Istana Kepresidenan angkat bicara mengenai gugatan pedagang usaha kecil, menengah, dan mikro (UMKM) terhadap Presiden Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran dianggap lalai dalam menangani wabah korona. Stafsus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyayangkan adanya gugatan tersebut.

"Ini ironis. Pada saat Presiden Jokowi berpikir keras bagaimana membantu UMKM, beliau malah digugat oleh pedagang UMKM. Di setiap rapat terbatas berulang kali Presiden menyampaikan pesan agar UMKM dibantu di tengah situasi yang sulit karena wabah covid-19 ini," ungkap Dini kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4).

Ia menampik tudingan bahwa pemerintah terlambat dalam mengambil tindakan terkait penanganan wabah covid-19. Urusan wabah saat ini, menurutnya, termasuk kategori force majeure atau sesuatu yang di luar kendali. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia tapi juga negara-negara lain di dunia.

"Siapa yang bisa tahu kapan dan bagaimana wabah itu akan terjadi? Tidak ada yang tahu dengan pasti. Kalau mau bicara kerugian, coba lihat situasi negara-negara lain, banyak yang lebih buruk kondisinya dibandingkan Indonesia. Jadi harus melihat situasi ini secara obyektif jangan hanya fokus kepada kepentingan diri sendiri," ujar Dini.

Ia menegaskan pemerintah saat ini terus bekerja keras untuk menangani wabah korona. Berbagai langkah mitigasi penyebaran virus dilakukan, kebutuhan sektor kesehatan terus diupayakan, dan bantuan sosial juga disiapkan, termasuk untuk masyarakat lapisan bawah seperti pelaku sektor UMKM.

"Jadi sebagai warga negara yang baik harusnya mendukung dan membantu Pemerintah berperang melawan wabah covid-19 ini. Bantu pemerintah untuk menjaga penyebaran, mengawal agar program-program pemerintah terlaksana dengan baik di lapangan, alih-alih menambah beban gugatan di pengadilan di tengah situasi genting seperti ini," ucapnya.

Meski begitu, ungkap Dini, pihaknya tetap menghormati gugatan tersebut sebagai hak konstitusional warga. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum dan pembuktian di pengadilan kelak.

"Sah-sah saja kalau ada yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan. Itu hak konstitusional setiap warga negara. Nanti juga akan ada proses pemeriksaan dan pembuktian di pengadilan. Silakan disampaikan argumen dan pembuktian terkait," ucap Dini.

Sebelumnya, enam warga yang mengatasnamakan kelompok pedagang atau UMKM mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penanganan wabah covid-19. Mereka menggugat dan meminta ganti rugi sebesar Rp10 miliar. (Dhk/A-3).

KOMENTAR NETIZEN:

Sumber: LINE TODAY